Responsive image
0
0
0

KENAIKAN BPIH AKIBAT PAJAK HAJI

Sudah menunggu lama lalu ditambah dengan kenaikan biaya Haji, mungkin kalimat ini banyak terucap dikalangan calon jamaah Haji Indonesia yang telah mendaftarkan diri dan ikut dalam antrian pemberangkatan Haji.

Hal ini disebabkan kenaikan biaya Haji tidak bisa dihindari karena Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah berhasil menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1439 Hijriah atau tahun 2018 Masehi, sebesar Rp 35.235.290,00. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 345.290,00 atau 0,9 persen dibanding BPIH tahun 2017 lalu.

Pemerintah menaikkan biaya naik Haji disesuaikan dengan kenaikan harga sewa dan baiaya lainnya di Arab Saudi, kemudian kerajaan Arab Saudi pun mulai 2018 mengenakan pajak Haji dan Umroh kepada setiap calon jamaah yang datang ke Arab Saudi, adapun rincian BPIH sebesar Rp 35.235.602 itu adalah

1. Harga tiket penerbangan Rp 27.495.842

2. Harga pemondokan sebesar Rp 2.384.760

3. Biaya izin tinggal (living allowance) sebesar Rp 5.355.000,

Tentu saja penyelenggaraan ibadah Haji tahun 2018 dengan kenaikan yang telah ditetapkan tersebut akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan ada kebijakan pengenaan Pajak Penambahan Nilai dari Pemerintah Arab Saudi sebesar lima persen. Dikarenakan selain Arab Saudi mengalami defisit juga pajak baladiyah sebesar lima persen dan kenaikan harga BBM di Arab Saudi mencapai 180 persen dan juga fluktasi mata uang dolar

Namun walaupun BPIH mengalami kenaikan, pihak Kemenag menyepakati peningkatan pelayanan di antaranya jumlah makan di Makkah menjadi 40 kali. Sebelumnya hanya 25 kali, dan di Madinah sebanyak 18 kali serta menyediakan tambahan snack di pemondokan Makkah. Selain itu, waktu tinggal jamaah di Arab Saudi selama 41 hari dan penambahan alokasi kuota petugas Haji Indonesia tahun 2018. Kemudian akan disertai dengan peningkatan kualitas koper dan tas kabin bagi jemaah Haji.

Yang jelas pelayanan bagi jamaah Haji ditahun ini akan berbeda dengan tahun sebelumnya sehingga jamaah Haji bisa khusyu beribadah selama di tanah suci. Namun tentunya janji pemerintah ini seharusnya harus di awasi oleh sebuah badan khusus, agar janji tersebut dapat di laksanakan sebagaimana mestinya.